Wakil Ketua DPRD Sintang Minta Distanbun Lakukan Penilaian Kelayakan Kebun HPI Group

SINTANG – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri Meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang Melakukan Penilaian Terhadap Kebun Sawit Milik Hartono Plantation Indonesia (HPI) Group, di Wilayah Kecamatan Ketungau Hilir.

Perminta itu disampaikan Heri Jambri saat rapat Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Sintang terkait tuntutan tentang selisih luas lahan plasma antara Koperasi Bina Tani Sejahtera (BTS) dan Koperasi Bina Tani Mandiri (BTM) dengan Manajemen PT. Hartono Plantation Indonesia (HPI) Group, Bank Mandiri, dan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) Kabupaten Sintang, di Ruang Paripurna DPRD Sintang, Senin, 30 Mei 2022.

“Kami meminta melalui meja pimpinan DPRD kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang setelah ini harus segera melakukan penilaian terhadap kebun yang ada di HPI, apakah layak menjadi sebuah kebun sawit atau tidak. Kalau memang tidak layak sampaikan kepada rakyat kabupaten sintang secara transparan bahwa ini bukan kebun. Apakah gretnya b, gretnya c sampaikan, kalau sudah sampai d cabut saja izinnya ”.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Sintang itupun juga meminta kejelasan soal jumlah total Lahan Plasma, HGU, dan luas lahan tanam dari semua lahan yang ada di Kecamatan Ketungau Hilir khususnya di PT. Buana Hijau Abadi 2 (BHA) yang merupakan Hartono Plantation Indonesia (HPI Group).

“Kita tidak tahu berapa total Lahan Plasma, HGU dan luas lahan yang di tanam ada di kecamatan ketungau hilir khususnya di BHA”.

Dalam kesempatan itu wakil ketua DPRD sintang, Heri Jambri juga mengingatkan masyarakat agar bersatu dan jangan sampai mau diadu domba oleh investor perkebunan kelapa sawit.

“Maka saya minta rakyat harus bangkit, kita melawan kejahatan melawan hukum oleh pemerintah dan perusahaan, rakyat harus bersatu, jangan di adu domba” Tutup Heri Jambri.

Related Posts